PENGANTAR
Pengantar Demokrasi & Tata Kelola Digital
Kuliah ini menempatkan analisis untuk menjawab pertanyaan tentang "Mengapa Demokrasi Perlu Berpindah ke Digital"
Keyakinan terhadap demokrasi semakin memudar, karena warga negara semakin merasa bahwa pemerintahan sendiri lambat, ketinggalan zaman, dan tidak transparan. Saatnya lembaga-lembaga demokrasi memanfaatkan revolusi teknologi. Pemerintahan digital bukanlah sekadar alat; itu adalah nyawa demokrasi.
Digitalisasi politik, yaitu adaptasi sistem dan proses politik untuk dioperasikan dengan menggunakan komputer dan internet, melampaui lanskap politik dan membawa kita untuk merekonseptualisasi konsep-konsep demokrasi inti seperti partisipasi, representasi, dan pelayanan publik dalam sudut pandang baru. Kuliah ini memperkenalkan transformasi-transformasi tersebut. Kuliah ini mencakup (1) pemilihan digital, (2) digitalisasi interaksi utama antara warga negara dan elit politik, (3) aktivisme digital, dan (4) pemerintahan digital. Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis tentang peran dan cara kerja pemerintah dan aktor politik, mengkonseptualisasikan cara-cara baru di mana internet dapat memperdalam atau menantang demokrasi, dan memahami keterbatasan penerapan teknologi pada pemerintahan.
Anda pasti telah menggunakan internet atau teknologi digital untuk berpartisipasi dalam beberapa bentuk keterlibatan sipil. Mungkin Anda telah menggunakan situs jejaring sosial untuk menyatakan dukungan atau ketidaksetujuan terhadap kandidat politik, atau mungkin Anda telah berlangganan untuk menerima pembaruan dan berita dari milis atau situs web organisasi nirlaba. Berdasarkan pengalaman Anda menggunakan internet, serta pengetahuan Anda tentang peristiwa terkini, Anda mungkin menyadari bahwa politisi dan kelompok politik di Eropa dan di seluruh dunia memanfaatkan internet sebagai alat penting untuk menginformasikan, melibatkan, dan mengaktifkan audiens.
Kuliah ini akan mengeksplorasi bagaimana internet, media baru, dan bentuk teknologi baru telah mengubah cara kita berpartisipasi dalam sistem politik kita dan, yang lebih penting lagi, bagaimana demokrasi bekerja. Dampak teknologi digital terhadap demokrasi mencakup semua jenis demokrasi, artinya teknologi tersebut memengaruhi fungsi demokrasi perwakilan (misalnya, pemilihan umum), demokrasi deliberatif (misalnya, konsultasi, pengambilan keputusan partisipatif), dan demokrasi langsung (misalnya, referendum). Teknologi digital juga semakin banyak digunakan untuk melakukan penyampaian layanan publik dan mengembangkan kebijakan publik (misalnya, diplomasi siber, kampanye berbasis data, pembuatan kebijakan berbasis AI). Kita akan membahas dampak negatif dan positif dari transformasi digital tersebut. Di satu sisi, teknologi digital mendukung vitalitas dan perluasan jaringan terbuka dan terdesentralisasi yang memberikan peningkatan peluang bagi manusia untuk terlibat dalam bentuk-bentuk aktivitas sipil yang baru dan kreatif. Di sisi lain, hal ini menimbulkan tantangan baru terhadap kualitas demokrasi kontemporer, antara lain dalam hal transparansi, keamanan, etika, dan masalah privasi.
Pengembangan ranah demokrasi digital sangat bergantung pada seberapa benar dimensi konseptual dipahami dan seberapa jelas fungsi pemerintahan digital dan tata kelola digital ditentukan, karena pemerintahan digital mewakili pergeseran mendasar dalam cara pemerintah di seluruh dunia menjalankan misinya dan tata kelola digital bukan lagi sekadar pendukung teknologi. Pemerintahan digital dan tata kelola digital (sebagai istilah dan konsep), yang dikenal sebagai fenomena multidimensi, multifaset, dan multidisiplin, sering diperlakukan sebagai sinonim dan digunakan secara bergantian dalam literatur akademis atau dokumen formal. Oleh karena itu, semakin sulit untuk menghilangkan ambiguitas konseptual yang ada di antara keduanya. Tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk kedua abstraksi tersebut.
Ada ketidakpastian konseptual tersebut berdampak negatif pada pengembangan demokrasi digital. Kita harus memahami dengan baik konsep GOVERNMENT DAN GOVERNANCE.
Tujuan yang akan dicapai dari KULIAH INI adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep pemerintahan digital dan tata kelola digital melalui studi empiris dan menghilangkan ambiguitas yang ada dalam perbedaan antara kedua konsep ini karena variasi ini bukan hanya masalah nuansa akademis. Berdasarkan analisis komparatif tentang makna konseptual pemerintahan digital dan tata kelola digital, artikel ini menawarkan pendekatan yang menyatakan bahwa pemerintahan digital dan tata kelola digital mewakili dua konsep yang berbeda namun saling terkait dan berdampingan.
Selanjutnya, pada bagian penutup kuliah kita bisa menyusun rekomendasi yang disarankan mengenai pengembangan konsep besar baru di mana kedua visi konseptual multidimensional tersebut akan digabungkan.
Pengantar Demokrasi & Tata Kelola Digital
Kuliah ini menempatkan analisis untuk menjawab pertanyaan tentang "Mengapa Demokrasi Perlu Berpindah ke Digital"
Keyakinan terhadap demokrasi semakin memudar, karena warga negara semakin merasa bahwa pemerintahan sendiri lambat, ketinggalan zaman, dan tidak transparan. Saatnya lembaga-lembaga demokrasi memanfaatkan revolusi teknologi. Pemerintahan digital bukanlah sekadar alat; itu adalah nyawa demokrasi.
Digitalisasi politik, yaitu adaptasi sistem dan proses politik untuk dioperasikan dengan menggunakan komputer dan internet, melampaui lanskap politik dan membawa kita untuk merekonseptualisasi konsep-konsep demokrasi inti seperti partisipasi, representasi, dan pelayanan publik dalam sudut pandang baru. Kuliah ini memperkenalkan transformasi-transformasi tersebut. Kuliah ini mencakup (1) pemilihan digital, (2) digitalisasi interaksi utama antara warga negara dan elit politik, (3) aktivisme digital, dan (4) pemerintahan digital. Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis tentang peran dan cara kerja pemerintah dan aktor politik, mengkonseptualisasikan cara-cara baru di mana internet dapat memperdalam atau menantang demokrasi, dan memahami keterbatasan penerapan teknologi pada pemerintahan.
Anda pasti telah menggunakan internet atau teknologi digital untuk berpartisipasi dalam beberapa bentuk keterlibatan sipil. Mungkin Anda telah menggunakan situs jejaring sosial untuk menyatakan dukungan atau ketidaksetujuan terhadap kandidat politik, atau mungkin Anda telah berlangganan untuk menerima pembaruan dan berita dari milis atau situs web organisasi nirlaba. Berdasarkan pengalaman Anda menggunakan internet, serta pengetahuan Anda tentang peristiwa terkini, Anda mungkin menyadari bahwa politisi dan kelompok politik di Eropa dan di seluruh dunia memanfaatkan internet sebagai alat penting untuk menginformasikan, melibatkan, dan mengaktifkan audiens.
Kuliah ini akan mengeksplorasi bagaimana internet, media baru, dan bentuk teknologi baru telah mengubah cara kita berpartisipasi dalam sistem politik kita dan, yang lebih penting lagi, bagaimana demokrasi bekerja. Dampak teknologi digital terhadap demokrasi mencakup semua jenis demokrasi, artinya teknologi tersebut memengaruhi fungsi demokrasi perwakilan (misalnya, pemilihan umum), demokrasi deliberatif (misalnya, konsultasi, pengambilan keputusan partisipatif), dan demokrasi langsung (misalnya, referendum). Teknologi digital juga semakin banyak digunakan untuk melakukan penyampaian layanan publik dan mengembangkan kebijakan publik (misalnya, diplomasi siber, kampanye berbasis data, pembuatan kebijakan berbasis AI). Kita akan membahas dampak negatif dan positif dari transformasi digital tersebut. Di satu sisi, teknologi digital mendukung vitalitas dan perluasan jaringan terbuka dan terdesentralisasi yang memberikan peningkatan peluang bagi manusia untuk terlibat dalam bentuk-bentuk aktivitas sipil yang baru dan kreatif. Di sisi lain, hal ini menimbulkan tantangan baru terhadap kualitas demokrasi kontemporer, antara lain dalam hal transparansi, keamanan, etika, dan masalah privasi.
Pengembangan ranah demokrasi digital sangat bergantung pada seberapa benar dimensi konseptual dipahami dan seberapa jelas fungsi pemerintahan digital dan tata kelola digital ditentukan, karena pemerintahan digital mewakili pergeseran mendasar dalam cara pemerintah di seluruh dunia menjalankan misinya dan tata kelola digital bukan lagi sekadar pendukung teknologi. Pemerintahan digital dan tata kelola digital (sebagai istilah dan konsep), yang dikenal sebagai fenomena multidimensi, multifaset, dan multidisiplin, sering diperlakukan sebagai sinonim dan digunakan secara bergantian dalam literatur akademis atau dokumen formal. Oleh karena itu, semakin sulit untuk menghilangkan ambiguitas konseptual yang ada di antara keduanya. Tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk kedua abstraksi tersebut.
Ada ketidakpastian konseptual tersebut berdampak negatif pada pengembangan demokrasi digital. Kita harus memahami dengan baik konsep GOVERNMENT DAN GOVERNANCE.
Tujuan yang akan dicapai dari KULIAH INI adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep pemerintahan digital dan tata kelola digital melalui studi empiris dan menghilangkan ambiguitas yang ada dalam perbedaan antara kedua konsep ini karena variasi ini bukan hanya masalah nuansa akademis. Berdasarkan analisis komparatif tentang makna konseptual pemerintahan digital dan tata kelola digital, artikel ini menawarkan pendekatan yang menyatakan bahwa pemerintahan digital dan tata kelola digital mewakili dua konsep yang berbeda namun saling terkait dan berdampingan.
Selanjutnya, pada bagian penutup kuliah kita bisa menyusun rekomendasi yang disarankan mengenai pengembangan konsep besar baru di mana kedua visi konseptual multidimensional tersebut akan digabungkan.
- Teacher: 196410161990031002 MUHAMMAD ASFAR
- Teacher: 196502241989032002 SITI AMINAH